JAGAT media sosial belum lama ini dihebohkan dengan beredarnya gerakan yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin. Kemunculan kelompok ini di jagat maya memantik perdebatan tentang perlu atau tidak diwaspadainya kelompok yang menggunakan embel-embel khilafah.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., memandang kemunculan Khilafatul Muslimin ini terjadi lantaran mereka memanfaatkan ruang kebebasan berekspresi yang lumrah ada dalam iklim demokrasi.
“Kita melihat bahwa ada sekelompok entitas hari ini di alam demokrasi, tetapi memanfaatkan ruang kebebasan berekspresi. Ini bisa berpotensi menjadi sebuah perbuatan yang bisa melanggar hukum,” kata Kepala BNPT saat menjadi narasumber di Metro TV, Kamis (2/6).
Guna mencegah gerakan penyebaran ideologi khilafah ini, Boy menilai pendekatan melalui penegakan hukum semata tidak cukup. Lebih dari itu, semua pihak perlu membangun dan memperkuat kesadaran kolektif sebagai mekanisme kewaspadaan mendasar yang tertanam di alam bawah sadar semua individu.
Salah satu ihwal yang perlu ditekankan ialah kesadaran bahwa Bangsa Indonesia memiliki empat Konsensus Dasar, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kesadaran kolektif ini perlu terus ditumbuhkan dan diperkuat melalui edukasi tiada henti.
“Dengan kita membangun edukasi, semangat kesadaran kolektif inilah yang perlu kita kuatkan. Karena melakukan tindakan-tindakan hukum (terhadap ideologi khilafah), dengan dasar hukum yang ada, saya melihat hukum kita sudah baik. Tinggal bagaimana kita diimbangi dengan tingkat kesadaran warga negara kita,” tutur jenderal bintang tiga ini.
Dari hasil profiling dan pelacakan rekam jejak organisasi yang ada sejak tahun 1997 tersebut, Kepala BNPT mengatakan bahwa sejumlah tokoh yang pernah bergabung di kelompok ini ditemukan terafiliasi dengan sejumlah kelompok teroris, seperti Negara Islam Indonesia (NII) dan Jamaah Islamiyah (JI).
“Kita tahu sel-sel mereka di negeri ini ada. Mereka yang selama, ini katakanlah bagian dari kegiatan (kampanye khilafah) itu. Apakah terkait JI, atau Ansharut Daulah, NII. Jadi, sel-sel yang ada ini ingin memanfaatkan ruang kebebasan itu tetapi apabila ini dibiarkan bisa menyesatkan masyarakat kita,” terang Boy.
Boy mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan memahami karakter ideologi khilafah. Ideologi khilafah ini bersifat transnasional alias global, namun juga memiliki sel-sel jaringan di dalam negeri.
“Jadi sudah ada rekam jejak. Disini kita harus ingatkan, perlu kewaspadaan dan juga perlu tidak membiarkan begitu saja, karena pasti ada tujuan yang tersembunyi, ada agenda terselubung dibalik gerakan-gerakan,” katanya.
Dia menambahkan bahwa BNPT juga terus melakukan upaya terencana untuk mengantisipasi berbagai ancaman ideologi anti-NKRI dan juga potensi tindakan teror. Strategi Kontra propaganda dan kontra narasi terus digalakkan lewat kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Jadi kolaborasi dengan multipihak ini sangat penting, apakah di kalangan dunia pendidikan, generasi muda, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kita harus bergerak bersama sama. Karena yang harus kita bangun bersama adalah kesadaran kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melakukan penguatan wawasan kebangsaan, dan moderasi dalam beragama,” tutupnya. (rlsbnpt/has)