Wujudkan Zero Unprosedural Migran di NTB

Program Kerja184 Views

MATARAM-Sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa, bersama private sektor, BUMN, Lembaga Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja serta stakeholder terkait akan mampu mewujudkan Zero Unprosedural Migran di NTB.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Siti Rohmi Djalillah saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Ketenagakerjaan Provinsi NTB. Rapat koordinasi bertajuk: “Sinergi & kolaborasi pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota dan Desa bersama dunia industri dan Lembaga Pelatihan Kerja serta Lembaga Pendidikan Vokasi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) NTB. Sekaligus Garda terdepan dalam mewujudkan Program Zero Unprosedural Pekerja Migran Indonesia ( PMI)” itu digelar di Hotel Grand Legi Mataram, Senin (1/11-2021).

Dalam arahannya, Wagub menegaskan desa dan dusun harus dijadikan basis pembangunan ketenagakerjaan, termasuk sebagai pusat informasi dan edukasi terkait penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri secara prosedural.

Mengingat di setiap desa dan dusun sudah ada posyandu, yang setiap bulan secara rutin melaksanakan kegiatan. Maka posyandu keluarga di setiap dusun tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat terkait prosedur dan informasi yang benar tentang bursa kerja luar negeri. Sehingga tidak ada lagi warga kita yang terjebak pada janji manis para calo dan tindak pidana perjualan orang (TPPO).

Kegiatan di desa dan di setiap posyandu keluarga tersebut, kata Wagub harus diisi juga dengan informasi yang masif terkait prosedur menjadi PMI yang sukses, menjadi CPMI yang kompeten dan wira usaha sukses.

“Jadi Revitalisasi Posyandu bisa menjadi wadah kita untuk mengedukasi masyarakat terkait pekerja Migran. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi lengkap mudah dan up-to-date,” ungkap Umi Rohmi sapaan akrabnya.

Wagub menyampaikan keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam mewujudkan Zero Unprosedural Migran di NTB.

Baca Juga:  Danrem 162/WB Tinjau Posko Penyekatan PMK di Pelabuhan Kayangan

“Seluruh data kita itu terbuka akses kebutuhan tenaga kerja dari pihak yang terpercaya, satu pintu, karena keselamatan pekerja itu nomor 1 di atas segala-galanya”

Wagub berharap rakorda ini berjalan dengan efektif, dan memberikan tindak lanjut yang efektif sehingga seluruh stakeholder bisa bersinergi, berkolaborasi untuk merealisasikan cita-cita NTB Gemilang, Zero Unprosedural Migran di NTB. (rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *